Alasan Menkeu Sri Mulyani Memangkas APBN

INI YANG NAMANYA REALISTIS....MESKI BISA MENAKUTKAN TETAPI BISA MELEGAKAN MESKI DGN PERASAAN KECUT, TAPI BISA PAHAM LEBIH AWAL, BISA SIAP2...AT LEAST...
Ini mengenai kondisi keuangan negeri tercinta :

Jakarta - Berikut alasan Bu Menteri Keuangan*Sri Mulyani Indrawati* memangkas APBN:

Ibu Menteri ini kayaknya *yakin repatriasi dana dari luar negeri hanya mimpi di siang hari bolong... makanya APBN dipangkas lagi Rp133 T.* Artinya *dari harapan mendapat Rp165 T dari tax amnesty, Ibu ini hanya berharap dapat Rp32 T*. Dana yg dipangkas adalah anggaran Kementerian dan alokasi dana daerah *bukan anggaran infrastruktur.* SMI janji akan mempertahankan dana utk pembangunan infrastruktur.

Saya kira Sri Mulyani sadar, *Jokowi sdh keterlanjuran menggelontorkan uang utk proyek infrastruktur yg sebagian didanai oleh pinjaman. Maka akan fatal kalau proyek infrastruktur tsb sampai mangkrak*.

Akan ada efek domino dimana investor dan kreditur lainnya akan khawatir dan menahan uangnya utk tdk melanjutkan  pembiayaan proyek lainnya. Akibatnya proyek tsb akan rontok satu persatu, kemudian rating surat utang negara anjlok dan akan terjadi rush.

Itulah skenario buruk yg ditakuti oleh SMI sehingga dia membabat habis anggaran kementerian dan dana alokasi daerah. Kalau Indonesia bisa bertahan sampai tahun 2018 ketika sebagian besar proyek infrastruktur selesai, selamatlah Indonesia. Tapi jika tidak maka ekonomi akan hancur karena daya beli masyarakat dan keuangan negara akan sangat terpuruk. Cash akan sulit, suku bunga dan inflasi tinggi, rupiah bisa anjlok jadi di atas Rp50000/$.

Saya kira SMI sedang bertaruh, dg menekan anggaran non infrastruktur maka ekonomi akan melamban tapi penurunannya bertahap sehingga makro ekonomi masih terkontrol. Masyarakat akan dipaksa menyesuaikan diri dg ikat pinggang yg makin ketat. Walaupun sakit namun kita masih hidup dan investor tdk sepenuhnya khawatir karena ekonomi lebih terkontrol.
*Jadi siap²lah utk pegawai negeri kalau tunjangan turun, gaji tdk naik, fasilitas ditarik dalam 3 tahun kedepan.*

Mudah²an sambil jalan ekonomi dunia membaik yg mendorong harga komoditi meningkat sehingga ekspor komoditi bisa menjadi penyelamat negara.

Ini satu lagi...

Baru sepekan menjabat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menunjukkan karakter aslinya. Daripada terus memberi mimpi indah, perempuan kelahiran Lampung itu memaksa kita semua menelan pil pahit.

SMI merombak postur penerimaan dan belanja dalam APBN Perubahan 2016, sejak Indonesia merdeka belum pernah terjadi APBN perubahan diutak-atik lagi.

Bahkan, sejatinya perubahan hanya bisa dilakukan ketika ada situasi luar biasa di luar kendali pemerintah sehingga asumsi makro meleset. 

Apa alasan SMI melakukan itu? Usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden tadi malam, SMI meyakinkan semua pihak bahwa perubahan tersebut penting untuk membuat APBN kembali menjadi instrumen fiskal yang mampu meraih kepercayaan publik sekaligus membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Tanpa penghalusan dan bunga-bunga kata, SMI blak-blakan mengungkapkan, *tekanan terhadap keuangan negara begitu hebat karena target pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak, dipatok terlalu tinggi. Padahal, lanjutnya, realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir tercatat mengalami shortfall sekitar Rp100 triliun pada 2014 dan amblas lebih dalam tahun lalu hingga Rp248,8 triliun.*

Apa yg dilakukan mantan managing director World Bank itu, setelah tahu bahwa negara ini begitu bokek?
Sisi belanja negara harus dipangkas sebesar Rp133,8 triliun, yang mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Dengan keputusan tersebut, maka mulai pagi ini semua menteri, gubernur, dan bupati tidak ada yg bisa tenang.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Bappenas akan mulai menyisir belanja K/L mana saja yang bisa dikurangi. Bembi (nama kode wartawan untuk kepala Bappenas Bambang Brojonegoro) mencoba menenangkan dengan menyebut efisiensi itu terutama berkaitan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini. Namun, who knows, Rp133 triliun itu nolnya 9 lho, betapa sulitnya menentukan pos prioritas agar selamat dari penghapusan.

Satu poin kita dukung, *Menkeu tidak menunda masalah, sebab kalau ditunda bahkan menutupi² kenyataan bahwa pemerintah bokek, malah bom waktu. Venezuela adalah contoh nyata, fail state yg kini rakyatnya harus dijatah makannya, gara² dulu tampil gaya, padahal uang di brankas negara kering.*

Namun, pasti SMI sadar, tren lesu ini belum berakhir. Harga komoditas belum kunjung bangun dari tidur panjangnya (sudah 3 tahun), jadi next, kita harus siap² menelan pil pahit lagi dari SMI.

*