Pilkada serentak 2017 rawan konflik

Jakarta- Pilkada serentak 2017. Namun, IKP baru akan resmi diluncurkan 29 Agustus 2016.

Sejumlah daerah dari 101 daerah yang menggelar pilkada menjadi perhatian pengawasan. “Ada beberapa provinsi masuk kategori rawan seperti Papua Barat, Aceh dan Banten. Rencana 29 Agustus kita akan launching (luncurkan) IKP secara umum kepada masyarakat,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad di ruang kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (22/8).
Dia menjelaskan, terdapat tiga unit yang dikaji ilmiah Bawaslu dalam penyusunan IKP yakni penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi. “Kita susun indeks-indeksnya, masing-masing ada alat ukurnya.

Misalnya, kenapa di Papua Barat integritas penyelenggara dominan jadi perhatian, sementara di DKI Jakarta tidak,” jelasnya.

Dengan penetapan IKP, menurutnya, strategi pengawasan akan disesuaikan. “Terhadap daerah yang masuk kerawanan tinggi, tentu desain pengawasan kita berbeda. Lebih terukur dan komprehensif,” ujarnya.

“Demikian penyiapan sumber daya manusia, karena tidak semua punya kompetensi disiplin ilmu hukum dan politik. Jadi, bagaimana menyiapkan aparatur pengawas sehingga bisa respons strategi pengawasan di setiap daerah tersebut,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Tjahjo mengatakan, pemerintah melalui Kemdagri juga sudah membuat pemetaan potensi permasalahan Pilkada Serentak 2017. “Kayak DKI Jakarta, pemanasan hampir setahun, eskalasi kita cermati. Ada juga daerah terbiasa konflik. Sampai kita liha petahana bagaimana, maju lagi atau tidak,” kata Tjahjo.

Dia menambahkan, IKP dari Bawaslu nantinya dapat disandingkan dengan pemetaan versi pemerintah. “Sehingga ada telaahan sama sehingga deteksi dini akan jalan. Terus kita bikin pemetaan,” imbuhnya