Gerakan Relawan Indonesia

Selasa, 04 September 2018

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Tinggal Satu setengah tahun lagi. Ada yang menarik dari fenomena ini, dimana Jokowi dalam hal ini Presiden Petahana sudah semakin siap untuk dipastikan maju kembali. Kami di radaksi baru saja mendapatkan berita bahwa telah ada daftar relawan Jokowi yang akan di persiapkan untuk 2019. Kalau kita tidak bergerak sekarang kapan lagi, begitulah kirra-kira pesannya. Dan berikut adalah

Daftar 53 Organ Relawan yang nama Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya tertulis jelas. Silkan simak siapa saja mereka:

1.Jaman *
Ketum: A.Iwan Dwi Laksono
Sekjen: Hadi Mustofa

*2.*Media Ummat
Ketum : Arief P.Suwendi
Sekjend: Karneli Sadikin
.
3.PERI
Ketum : Widiarta W
Sekjend : Jerry AH

4. SEKBER JN
Ketum: Bayutami Sammy Amalia
Sekjen: Amir

5. BARISAN JOKOWI NASIONAL ( BARJONAS )

Ketum : Matinus Arfanus Sihotang
Sekjen : Farhan S

6.GERAKAN KERUKUNANr BANGSA (GKB)
KETUM : HARYO TIEMAR
SEKJEND ;BAKRIE

7. Relawan Medal Wangi.
Ketum : Hj.suryani.
Sekjen. : H.sumarno.

8. TEAM FOGGING JOKOWI

KETUM : Verdinan Boni. Siagian
SEKJEN : Bikman Situmorang

9. Mitra Tani Mandiri
Ketum : D Ratna Dewati
Sekjen : Dony Prabawa

10.Jaringan Laskar Nusa bangsa (JLN)
Ketum :Larman Gultom
SekJend : Ratih.Wibowo

11.SEnyum PEnuh DAmai
Ketum Bim Jkw
Sekjen Bokir

12. Jokowi FansClub
Ketum : Soegiharto Santoso
Sekjen : Cepu Supriyanto

13. JNIB
Ketum: Nacung Tajudin Sekjen: Harli

14. BARA BAJA
Ketua : SOELIANTO RUSLI
Sekjen: RAVENSCA GINSEL

15. KORNAS-JOKOWI
Ketum : A Havid Permana
Sekjen : Akhrom Saleh

16. GARUDA
KETUM : GIDEON WIJAYA KETAREN
SEKJEND : JOSHUA

17. Kita Jokowi
Ketum: Iksan Pasaribu
Sekjen: Debby s

18. WLJ( Wira Lentera Jiwa)
Ketum : Yanes Yoshua Frans
Sekjend: Seha Seho

19. JARINGAN MAKMUR NUSANTARA. JMN.
Ketum : Imelda Yuniati.
Sekjen. : Ary Dicky

20. GETAR ( Gerakan Rakyat tanpa Partai )
Ketum : Ir.S. Indro Tjahyono
Sekjen : Hikmat Subiadinata

21. Sedulure Pakde
Ketum : Felix Tanu
Sekjen : Treisyia

22. INDONESIA KERJA CEPAT (KECE)

Ketum: Bambang Sujatmiko
Sekjend: Oscar Sulaiman

23. KOKI JOKOWI
Ketum : Roro Handayani
Sekjend Herizon Jasmaraputera

24. JPKP
Ketum : Maret Samuel Sueken,
Sekjen : Andang Fazri

25. Kibar Indonesia.
Ketum. : Ir.Nurcahyo Riswanto.
Sekjen. : Frans Watu.

26. Negeriku Indonesia Jaya (NINJA)
Ketum : C Suhadi SH
Sekjen : Budi Santoso Djaja SH ,

27. B E R A N I
Ketum : Roy Saputra
Sekjen : Sigit Prihanto

28. Asppehorti
Ketum : Musthoha Iskandar
Sekjen : Imam Pituduh

29. GRI ( GERAKAN RELAWAN INDONESIA )
KETUA UMUM : Widhi Dhatu Wicaksono SH.
SEKJEN : Dra. Rusti Andayani

30. YLBH KEMANDIRIAN
KETUA : JOSUA VICTOR
SEKRETARIS ; EDWAR ANTON

31. FOREDER
Ketua: Aidil Fitri, S.H
Wasekjen: Oktavian Tarigan, S. H

32. ALIANSI KELAPA GADING
Ketua: Yohanes E. G. H. Nainggolan, S.Hut
Sekjen: Albert Siagian , S.Kom, MA

33. KORNI – Komite Relawan Nasional Indonesia
Ketum : Dr. M. Basri B.K.
Sekjen : Toba L. Siahaan, S.T.

34. GK Center
Ketum : Kelik Wirawan
Sekum : Sinar Shinta

35. GARDA NUSA
Ketum : Gus Munib
Sekjen : Gus Haries

36. RPJB untuk Jokowi 2 Periode
Ketua : Pitono Adhi
Sekretaris : Razif

37. Jangkar Jokowi
ketua umum : Ir. I Ketut Guna Artha
Sekjen. : Hengki Z. P. Tampubolon, SE.Ak., CA, CPAI, M.Si

38. Aliansi Solidaritas Kebangsaan (ASK) ❤
Ketum : HA Badri PB
Sekjen : Tia Kartanagara

39. Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah Ri (JPKP RI)
Ketua Umum: Azis Saleh
Sekjend: MN Berlinson Situmorang

40.KABAR INDONESIA

24jam -(KI24J)
Ketum : Louiz M Pasaribu
Sekjen : Susanti N. Amelia

41. KAWAN Jokowi
Ketum : Diaz Hendropriyono
Sekjen : Ivanhoe Semen

42. ALMISBAT
Ketum : Teddy Wibisana
SekJen : Henrik Sirait

43. DER
KETUM : Eddi Wahyudi
SEKJEN : Ir.H Didi Apriadi

44. Gerakan Indonesia Bangkit
Ketum : Lucky Tjoa
Sekjen : Wulan Purnama sari SH

45. FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia .)
KETUA : James Talakua .
SEKJEN : Sutikno

46. MUTIARA BANGSA.
KETUA : H. Ken Onisyiwa
Oyama.
SEKJEN : Wiwis
Nurjaswani.

47.DPN seknas JOKOWI

48. Jokowi mania
Ketua : Immanuel
Sekjen : kamaludin

49.Solidaritas Merah Putih
Ketum:Sylver Matutina
Sekjen:Chris Muhartawan

50. RADEN
Ketua : Netty Herawati
Sekjen : Hermawan

51. LA NKRI
KETUM. Wikan Selur
Sekjen Riesta Panjaitan

52. CTP. Jokowi. Ketua admin Greta Katoppo
Sekjen. Libda. T

53. SOLIDARITAS INDONESIA BERSATU
Ketum : Andreas
Sekjen: Wawan Suwandi

sumber : Djoko Edhi S Abdurrahman, Mantan anggota Komisi II DPR RI

Menangkan Abitrase Churchill Mining di ICSID, Indonesia selamatkan uang Negara

05.49No comments

PRESS RELEASE
7 Desember 2016

MENANGKAN ARBITRASE CHURCHILL MINING DI ICSID, INDONESIA SELAMATKAN UANG NEGARA USD 1,31 MILYAR

(7/12) Jakarta - Pemerintah Indonesia memenangkan perkara Arbitrase Internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atas gugatan senilai USD 1,31 milyar dari Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Majelis Tribunal ICSID pada selasa (6/12) telah menerbitkan putusan (award) yang dengan tegas menolak semua gugatan yang disampaikan oleh Churchill dan Planet dengan dasar penolakan bahwa izin pertambangan dan beberapa perizinan yang mereka miliki adalah palsu atau dipalsukan dan tidak pernah memperoleh otorisasi dari Kantor Pemerintah Daerah Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Majelis Tribunal ICSID juga menjatuhkan putusan kepada Churchill dan Planet untuk membayar biaya berperkara yang telah dikeluarkan Pemerintah RI sebesar USD 8,646,528 dan sejumlah biaya untuk administrasi ICSID sebesar USD 800,000.

Churchill dan Planet mengajukan gugatan arbitrase pada tahun 2012. Putusan Majelis Tribunal ICSID ini muncul setelah 7 (tujuh) hari proses sidang pemeriksaan keabsahan dokumen (hearing on document authenticity) yang dilaksanakan di Singapura pada Agustus 2015 dimana Pemerintah Indonesia telah menyampaikan bukti dan argumen yang kuat sehingga meyakinkan Majelis Tribunal ICSID bahwa izin pertambangan yang menjadi dasar klaim investasi Churchill dan Planet adalah palsu/ dipalsukan.

Dalam proses arbitrase ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM selaku koordinator penerima Kuasa Khusus Presiden RI.

Putusan Majelis Tribunal ICSID ini membuktikan dugaan kuat dan pembelaan panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan argumen dan posisinya untuk membuktikan bahwa izin pertambangan yang dimiliki Churchill dan Planet adalah palsu atau dipalsukan. Hal ini juga memperkuat kebenaran tindakan Pemerintah Kutai Timur pada Tahun 2010 yang telah memutuskan pembatalan atas izin pertambangan kedua perusahaan tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Disampaikan oleh,
Biro Humas Hukum dan Kerjasama bersama
Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional
Kementerian Hukum dan HAM

PRESS RELEASE

ICSID’s Tribunal hands down favorable award to Indonesia

The Republic of Indonesia is pleased to announce that the Arbitral Tribunal of the International Centre for Settlement of Investment Disputes has issued an award in Washington, D.C. unanimously dismissing the claims alleged by Churchill Mining PLC and its subsidiary Planet Mining Pty Ltd.

The Tribunal rejected all of the claims of Churchill and Planet on the grounds that their mining undertaking licenses and other permits were not authentic and had not been authorized by the officials in the Regency of East Kutai and the Province of Kalimantan. The Tribunal ordered the Claimants to pay the Republic US$8,646,528 of its fees and expenses and up to an additional US$800,000 in funds advanced to ICSID for the costs of the arbitration.

Churchill had sought damages of US$1.31 billion.

Churchill and Planet filed their Requests for Arbitration in 2012. The Tribunal’s decision came after a seven-day hearing conducted in Singapore in August 2015 during which the Republic submitted evidence of forgery of the mining permits on which Churchill and Plant based their claims.

The Republic was represented in the Arbitration by the Minister of Law and Human Rights as coordinator of Indonesian Team that consist relevant ministries and agencies.

Add quote: “This decision reflects a complete vindication of the Republic’s long-standing position that Churchill’s mining permits were forged and that the Regency of East Kutai acted properly in terminating those permits in 2010, as was decided by the Courts of Indonesia.”

Pengampunan pajak tahun 1984 gagal capai target

14.48EkonomiNo comments

Presiden Soeharto, Sabtu (17/3/1984), menerima empat menteri, yakni Radius Prawiro (Menkeu), Ali Wardhana (Menko Ekuin), JB Sumarlin (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas), dan Moerdiono (Menmud Sekretaris Kabinet) di ruang kerja Istana Merdeka.

Selain diterapkan tahun 2016 ini, kebijakan pengampunan pajak pernah diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dan 1984.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 18 April 1984, pemerintah memberi pengampunan untuk pajak yang belum dibayar tahun 1983 dan tahun-tahun sebelumnya. Pengampunan pajak hanya diberikan satu kali dan berakhir tanggal 31 Desember 1984.

Namun, masa pengampunan pajak itu kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 1985, dengan alasan untuk menjaring lebih luas jumlah wajib pajak. Selain itu, juga untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak yang masih bingung mendapatkan informasi yang lengkap tentang pengampunan pajak tersebut.

Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan Ali Wardhana seperti dimuat dalam berita utama harianKompas, Kamis, 19 April 1984, berharap dengan pengampunan pajak itu, masyarakat membayar pajak sebaik-baiknya secara jujur dan terbuka sehingga dana wajib pajak menjadi andalan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Kesempatan mendapatkan pengampunan pajak diberikan kepada seluruh wajib pajak, pribadi ataupun badan, baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Pengampunan pajak diberikan untuk tujuh jenis pajak yang belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut. Berdasarkan isi Keppres No 26/1984 tentang Pengampunan Pajak yang ditetapkan di Jakarta pada 18 April 1984 oleh Presiden Soeharto dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg Sudharmono, tercantum bahwa tujuh jenis pajak yang mendapat pengampunan adalah:

1. Pajak pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya.

2. Pajak kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya.

3. Pajak perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya.

4. Pajak atas bunga, dividen, dan royalti (PBDR) yang terutang atas bunga, dividen dan royalti yang dibayarkan sampai tanggal 31 Desember 1983.

5. MPO (menghitung pajak orang lain) wajib pungut yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.

6. Pajak pendapatan buruh (PPd.17a) yang terutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya.

7. Pajak penjualan (PPn) yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.

Atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut yang dimintakan pengampunan pajak, dikenai tebusan dengan tarif.

a. 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi wajib pajak yang pada tanggal ditetapkan keppres ini telah memasukkan surat pemberitahuan pajak pendapatan/pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984.

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi wajib pajak yang pada tanggal ditetapkan keppres ini belum memasukkan surat pemberitahuan pajak pendapatan/pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984.

Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan adalah selisih jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam daftar kekayaan neraca per 1 Januari 1984 yang benar.

Terpusat pada kewajiban

Tajuk Rencana Kompas, Rabu, 25 April 1984, berjudul "Masih Lebih Terpusat pada Kewajiban" menulis bahwa keppres itu menjawab sebagian pertanyaan yang diajukan masyarakat mengenai penerapan sistem pajak baru. Selama hampir empat puluh tahun kita merdeka, masyarakat tidak melihat pajak sebagai salah satu kewajiban bernegara. Masyarakat sudah terbiasa berpikir dan bertindak dalam kultur di mana pajak bisa "diatur" seperti halnya banyak aturan lain. Orang sering beranggapan, kejujuran dan keterbukaan masyarakat, termasuk dalam hal pajak, jauh lebih "mahal" daripada sebaliknya.

Pengenalan dan penggalakan sistem pajak baru terasa masih lebih memusat pada kewajiban, belum pada hak seorang wajib pajak. Kewajiban tidak dapat dilepaskan dari hak, keduanya berkaitan dan saling mendukung serta saling membutuhkan. Di sinilah letak perbedaan antara negara merdeka dan negara jajahan. Pengenalan dan penggalakan sistem pajak baru tak cukup dilancarkan aparat perpajakan karena aparat ini lebih menangani segi kewajiban, sedangkan segi hak wajib pajak bersinggungan dengan semua aparat lain.

Tajuk Rencana Kompas mengingatkan pentingnya keterlibatan langsung semua aparat agar sistem pajak baru dapat terlaksana berlandaskan kejujuran dan keterbukaan.

Diperpanjang sampai 30 Juni 1985

Masa pengampunan pajak ini kemudian diperpanjang sampai 30 Juni 1985 berdasarkan Keppres No 72 Tahun 1984 tertanggal 22 Desember 1984. Menteri Keuangan Radius Prawiro seperti diberitakan Kompas, Rabu, 26 Desember 1984, menyebutkan, perpanjangan itu untuk memberi peluang lebih luas bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai manfaat pajak.

Selain itu, wajib pajak dan calon wajib pajak juga punya waktu cukup untuk mengisi laporan tentang kekayaan secermat mungkin. Penyuluhan mengenai pengampunan pajak membutuhkan waktu untuk dipahami sungguh-sungguh, terutama bagi yang belum menjadi wajib pajak dan belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Menjelang akhir pengampunan pajak, seperti laporan Kompas, Kamis, 27 Juni 1984, sebagian besar Kantor Inspeksi Pajak (KIP) di Jakarta masih tenang, tak ada serbuan wajib pajak yang akan mengajukan pengampunan pajak.

Sebelum tahun 1984, jumlah wajib pajak di seluruh Indonesia tak sampai 500.000 orang. Setelah keluar Keppres tentang Pengampunan Pajak tertanggal 18 April 1984 hingga pertengahan 1985, jumlah wajib pajak naik dua-tiga kali lipat. Menurut Tajuk Rencana Kompas, Selasa, 2 Juli 1985 berjudul "Berakhirnya Masa Pengampunan", jumlah wajib pajak 1,6 juta belum memadai. Karena itu, usaha penggalakan perluasan jumlah wajib pajak belum selesai dan harus ditingkatkan lagi.

Berkaca dari pengalaman pengampunan pajak tahun 1984 yang tidak mencapai target, pengampunan pajak 2016 selayaknya tidak mengulangi kegagalan kebijakan sebelumnya.

(ROBERT ADHI KSP)

Pendukung Jokowi Hargai Keputusan Presiden terhadap Arcandra Tahar

15.38Nasional，ReleaseNo comments

Jalarta – Para relawan pendukung Jokowi ikut bersuara terkait polemik status kewarganegaraan, yang berujung pemberhentian dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi Senin malam (15/08).

Relawan Penggerak Jakarta Baru, sebuah organisasi yang berdiri dan mengawal Jokowi sejak menjabat Gubernur DKI tahun 2012 lalu, menyebut keputusan Presiden sebagai suatu langkah yang tepat. “Keputusan itu telah menghentikan polemik dan kegaduhan selama beberapa hari terakhir ini,” ujar Ketua RPJB Pitono Adhi.

Pembina GRI Amin Napitupulu berharap Relawan Jokowi Menjaga Soladaritas

15.31Nasional，Tokoh，No comments

Calon Kuat Bupati Tapanuli Tengah,Amin Napitupulu Berharap Relawan Jokowi Menjaga Solidaritas

Jakarta,Calon kuat Bupati Tapanuli Tengah, mengajak para relawan Joko Widodo untuk tetap menjaga solidaritas dan silaturahmi. Dalam kesempatan Silatnas yang di hadiri kepala negara Republik Indoonesia itu, dia pun menilai acara berjalan dengan lancar dan aman

Relawan Jokowi Kawal pemerintah

14.52NasionalNo comments

Jokowi Minta Relawan Tetap Kawal Pemerintah
Sabtu, 6 Agustus 2016

SAMBUT TAMU NEGARA: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa anak-anak yang berpakaian adat sebelum menyambut tamu negara di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/8).

Gerakan Relawan Indonesia Hadiri Pernikahan Gibran

14.43NasionalNo comments

SOLO - Upacara pernikahan putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda tak urung menyedot perhatian masyarakat di seantero Indonesia. Masyarakat seolah ingin ikut mangayubagyo atau bersuka cita dalam hajatan akbar tersebut.

Tak ingin melewatkan momen berbagia tersebut, Gabungan Relawan Joko Widodo pun siap menghadiri pernikahan Gibran dan Selvi itu. Tak tanggung-tanggung, ribuan anggota dari ratusan elemen relawan Jokowi semasa masa kampanye presiden tiba di kota Solo. Sejak Selasa (9/6/2015) malam, mereka tiba secara bergelombang dan menuju Embarkasi Haji Donohudan, tempat mereka menginap.

Terdapat tiga kelompok relawan yang hadir, masing-masing dengan menumpang kereta api, mobil pribadi sampai dengan pesawat terbang. Mereka dijadwalkan menginap di embarkasi hingga Jumat (12/6/2015) mendatang.

Kedatangan para relawan yang mengusung “Misi Cinta Jokowi, Untuk Selvi dan Gibran”, membuat nuansa embarkasi nampak berbeda. Di tiap sudut embarkasi, baik di pagar maupun di dalam komplek, terpampang puluhan spanduk berisi ucapan selamat dari berbagai elemen relawan.

"Per tanggal 8 Juni lalu saja ada 116 elemen relawan yang terdaftar, namun sekarang sudah lebih. Sesuai undangan kan ada 2.000, tapi ini yang hadir lebih dari itu. Kami belum bisa memastikan angka pastinya, sebab ini masih berdatangan," ungkap Sekretaris Panitia Relawan, Achmad Zaenal Efendi, saat ditemui Joglosemar di ruang panitia Embarkasi Haji Donohudan, Rabu (10/6/2015).

Ratusan elemen tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia. Efendi mengatakan, perwakilan relawan dari Korea Selatan pun konon bakal hadir. Ribuan relawan itu datang selepas koordinasi yang dilakukan tiap elemen. Selepas koordinasi, mereka kemudian membantuk kepanitiaan.

Untuk bisa hadir dalam pernikahan Gibran dan Selvi, tiap relawan pun rela mengeluarkan biaya secara mandiri. Bersama tiap elemen yang dinaungi, para relawan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri.

"Kami ingin mangayubagyo dan merasa bahagia karena Jokowi akhirnya mantu. Kami ingin berkumpul sekaligus bersilaturahmi, sekaligus membangun persatuan antara elemen komponen relawan yang ada saat masa pilpres," katanya.

Untuk membawa para relawan menuju lokasi pernikahan, disediakan sekitar 15 bus. Masing-masing bus tersebut bakal membawa 60 hingga 70 penumpang di dalamnya. Bus-bus tersebut telah bersiaga di halaman embarkasi.

"Katanya mau nambah lagi, sementara ini baru 15 bus," sebut Efendi.

Membludaknya jumlah relawan yang hadir tak urung membuat panitia mesti menyiasati agar mereka kebagian jatah menuju lokasi pernikahan. Tiap relawan yang hadir wajib mengisi data untuk validasi kepada panitia.

"Kami upayakan semua terakomodir. Mungkin nanti akan dibagi. Kami juga selalu update data, tiap ada tambahan segera direkap. Sebab, pin yang disediakan untuk undangan kan hanya 2.000 saja," jelas Efendi.

Di sisi lain, para relawan pun tak ketinggalan akan memberikan kado bagi kedua mempelai. Effendi mengatakan, sejumlah elemen relawan bahkan telah membawa masing-masing kado.

"Ada yang bawa lukisan, pokoknya spesial. Masing-masing bawa kado sendiri," imbuhnya.

Sementara, salah seorang anggota relawan yang juga tergabung dalam kepanitiaan, Aji mengatakan, antusiasme relawan untuk hadir dalam pernikahan Gibran dan Selvi amat besar. Panitia pun dibuat sibuk dengan kehadiran relawan dari berbagai daerah yang seolah tak ada habisnya.

"Dari luar Jawa juga sangat banyak. Nanti semuanya akan diusahakan bisa merapat ke lokasi pernikahan," ujarnya.

RELAWAN GRI Peringati 17 tragedi Mei

14.38NasionalNo comments

11 ribu massa bakal peringati 17 tahun reformasi di Tugu Proklamasi

Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat dan relawan Jokowi yang tergabung dalam Panitia Bersama Peringatan 17 Tahun Reformasi bakal menyelenggarakan Peringatan 17 Tahun Reformasi di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta, pada 21 Mei 2015.

Sedikitnya 11 ribu orang yang berasal dari massa 28 organisasi masyarakat itu diperkirakan akan turut menghadiri peringatan tersebut.

Ketua Panitia Bersama, Hendik Dikson Sirait, menyatakan pemilihan Tugu Proklamasi sebagai lokasi peringatan tidak ahistoris, meskipun puncak momentum reformasi selalu lekat dengan Gedung DPR/MPR.

"Tugu Proklamasi ini punya peran penting pada masa 1998, makanya dipilih sebagai lokasi peringatan. Sebab sebelum semua memuncak di Gedung DPR/MPR, tetapi banyak peristiwa seputar reformasi yang juga berlangsung di Tugu Proklamasi," katanya.

Sementara itu, Panitia Bersama juga menyatakan bahwa dalam rangka peringatan 17 tahun reformasi mereka siap terus setia mengawal dan menyukseskan perubahan yang tengah dikerjakan Presiden Joko Widodo.

Bagi mereka, program-program Presiden yang tertuang dalam Nawacita merupakan inti dari cita-cita reformasi 1998.

Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa upaya Presiden menerjemahkan cita-cita reformasi dalam bentuk Nawacita hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki dosa masa lalu.

"Karena Presiden Jokowi tidak punya dosa di masa lalu maka kami percaya bahwa ia akan bisa menyelesaikan dan mewujudkan cita-cita reformasi demi kemajuan bangsa," katanya.

Acara yang akan digelar pada Kamis (21/5) mulai pukul 14.00 WIB itu juga rencananya akan dimeriahkan dengan pemutaran film terkait reformasi 1998 dan penampilan musik, salah satunya dari Ras Muhammad.

Selain Projo organisasi yang turut tergabung dalam Panitia Bersama Peringatan 17 Tahun Reformasi ialah Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Jokowi Ahok Social Media Volunteers (JASMEV), Duta Jokowi, Seknas Jokowi, Seknas Perempuan, Seknas Muda, PIRA, RPJB, Jaringan Nasional Indonesia Baru, Joman, Kornas, GRI, Akar Djati Cirebon, Lingkar Trisakti, Lingkar 98, Repdem, PTGN, Somasi UNAS, Forum Alumni UI, Laskar Dewa Ruci, Yayasan Nawacita, Radio MS Tri, Fans Radio Cakrawala, Komunitas Pekerja Profesional Jakarta, Semeton Jokowi, Pagar Nusa dan Poros Hijau Jokowi.
sumbwr : antara

Team GRI

04.14galeri fotoNo comments

Team GRI berfoto bersama dalam acara gerak jalan sehat melawan narkoba

Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur Minta Bupati MUNDUE

04.12DaerahNo comments

Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur Minta Bupati mundur

Kota Pinang -. Ratusan orang bergabung dalam Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur, meminta Bupati H Wildan Aswan Tanjung SH mundur dari jabatan, karena dinilai tidak mampu memperjuangkan hak rakyat.
Permintaan para petani itu disampaikan ketika melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Bupati Labusel, Senin (9/1).
Zulkfli Simangunsong koordinator aksi dalam orasinya menegaskan, sebaiknya bupati mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah rakyat dengan PT Asam Jawa seluar 2.375 hektare.

Selain itu Zulkfli Simangunsong juga, DPRD layaknya dibubarkan karena tidak mampu memperjuangkan nasib rakyat dan aspirasi rakyat tidak ditampung.
Zulkifli menerangkan, hampir sekitar 743 hektare di luar lahan petani kini dikelola PT Asam Jawa, ternyata berada di luar Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, selama puluhan tahun PT Asam Jawa melakukan penipuan dengan menggelapkan pajak dengan mengelola lahan perkebunan tanpa izin dan telah merampas sebahagian tanah rakyat.

Dia mengungkapkan, selama petani dan perusahaan itu bersengketa banyak hal-hal diskriminatif dialami warga yakni adanya pengerusakan tanaman serta penculikan terhadap para petani., para petani terlihat membawa keranda mayat ketika melakukan aksi. Ketika berorasi di depan kantor Bupati Labusel, tanpa dikomando, warga terlihat membakar keranda mayat di depan kantor sehingga antara petani dan personel Satpol PP sempat terjadi pertengkaran mulut hingga suasana tegang.

Petugas yang melihat adanya api, langsung menyemprotkan racun api sehingga di depan kantor terlihat kepulan asap di antara pengunjuk rasa.

Setelah melakukan aksi di kantor bupati, para pengunjuk rasa langsung menuju gedung DPRD diterima Wakil Ketua H Zainal Harahap didampingi Ketua Komisi A Arifin Munthe SH bersama beberapa anggota DPRD Asni Zahara Pohan dan H Panggar Nasution.
Arifin Munthe menyikapi tuntutan warga mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan nasib rakyat dalam mengatasi permasalahan sengketa tanah dalam hal melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Namun apabila dengan adanya undang-undang itu ada hak rakyat dirugikan, pihaknya akam mengusulkan revisi ke DPR-RI.
Terpisah Kabag Personilia PT Asam Jawa Lilik Hariyanto mengatakan, semua lahan PT Asam Jawa telah memiliki HGU dan menegaskan pihaknya tidak ada merampas tanah rakyat karena tahun 1984 sudah pernah dilakuka ganti rugi.
Sebelumnya, Bupati H Wildan Aswan Tanjung pernah berjanji pada Kopkar Karya Makmur untuk bersabar meminta waktu selama tiga hari menyusun jadwal pemanggilan kepada pihak PT Asam Jawa untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Warga Torgamba Gelar Aksi Minta HGU PT.Asam Jawa Dicabut

04.03DaerahNo comments

Warga Torgamba Gelar Aksi Minta HGU PT Asam Jawa Dicabut

MedanBisnis Â - Kotapinang. Ratusan warga Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang menamakan dirinya sebagai Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur, Desa Pengarungan, Kecamatan Torgamba melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati, Rabu (21/9). Mereka menuntut agar Hak Guna Usaha (HGU) PT Asam Jawa dicabut karena telah merampas tanah rakyat dan merugikan negara.

Pantauan MedanBisnis, Rabu (21/9), iringan ratusan pengunjuk rasa yang didampingi mobil Patroli Kepolisian dan dikawal ketat jajaran Polres Labuhanbatu serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Aksi tersebut berlangsung tanpa anarkis walaupun beberapa waktu sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan kepolisian yang dianggap telah memecah belah garis komando pengunjuk rasa.

Dalam orasinya, Zulkifli menyebutkan, terbitnya HGU perusahaan perkebunan tanpa melihat dampak terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan kebijakan pemerintah yang hanya melihat keuntungan pribadi dengan memuluskan proses penerbitan HGU dan bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.

Lanjut Zulkifli, persoalan sengketa lahan perkebunan tersebut telah diketahui oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Labusel, karena sudah disurati. Anehnya, katanya, sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian sengketa yang sedang mereka tuntut itu.

Setelah melakukan orasi, pengujuk rasa ditemui Bupati Labusel, H Wildan Aswan Tanjung dalam pengawalan Sat Pol PP atas permintaan pengunjuk rasa untuk memberikan tanggapannya terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Karya Makmur ini.

Setiba di hadapan pengunjuk rasa, H Wildan Aswan Tanjung meminta kepada pengujuk rasa agar memilih lima delegasi untuk melakukan audensi dan menyampaikan kronologis permasalahan persengketaan bersama di ruang kantor Pemkab.

Di hadapan ratusan pengunjuk rasa dan H Wildan Aswan Tanjung, Zulkifli memaparkan lima tuntutan mereka atas permasalahan yang dialami oleh Kelompok Tani Karya Makmur, antara lain melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 secara konsekuen, mengembalikan tanah rakyat seluas 2.375 Ha yang dirampas oleh PT Asam Jawa. Mencabut HGU PT Asam Jawa dikarenakan seluas 734,3 Ha merupakan bagian tanah yang sedang disengketakan.

Setelah melakukan pertemuan bersama dengan H Wildan Aswan Tanjung yang didampingi Sekda, Rusman Sahnan, Zulkifli menyebutkan, Pemkab Labusel akan melaksanakan pertemuan kembali dalam waktu tiga hari kedepan

Ketua umum GRI hadir dalam acara HUT RKIH

12.56galeri fotoNo comments

Ketua umum Gerakan Relawan Indonesia ( GRI ) berfoto bersama relawan dalam perayaan ulang tahun Rumah Kreasi Indonesia Hebat di Mangunsakoro 69

presiden jokowi segera lakukan reforma agraria

12.54NasionalNo comments

*Presiden Jokowi: Lakukan Segera Reforma Agraria*

Jakarta-_Persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah bagi para petani di pedesaan menjadi fokus permasalahan yang akan diatasi_

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Kerja untuk bersama menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Sebab, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di desa dianggap memerlukan perhatian semua pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria di Kantor Presiden, Rabu 24 Agustus 2016.

"Kita akan konsentrasi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Mulai dari percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif, maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat," tegas Presiden.

Selain itu, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan juga disoroti oleh Presiden. Presiden mengungkap bahwa sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan dan juga petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar per orang. Kedua kategori petani itu disebut Presiden sebagai golongan yang paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan.

"Dua kategori petani ini mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah," terangnya.

Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk dilakukannya reforma agraria. Reforma di bidang agraria dipandang perlu untuk menciptakan terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

"Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah. Saya minta kementerian dan lembaga yang terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi reforma agraria," tegasnya.

Sejumlah langkah disebut oleh Presiden dalam menjalankan reforma agraria tersebut. Kebijakan peta tunggal (one map policy), sinkronisasi sistem hukum agraria, dan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset merupakan beberapa di antaranya. Terkait dengan legalisasi sertifikat aset bagi masyarakat kurang mampu, Presiden meminta agar proses tersebut dipercepat.

"Jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa rakyat kecil kalau mengurus sertifikat butuh bertahun-tahun lamanya, tetapi yang besar-besar hanya satu sampai tiga hari," ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran. Presiden menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat dikeluarkan per tahunnya.

"Fokus saja pada satu sampai tiga provinsi, tetapi setiap tahun kita akan tambah sehingga paling tidak kita bisa keluarkan lima juta sertifikat per tahun. Itu sudah lompatan yang sangat besar," tekannya.

Namun demikian, Presiden juga memahami bahwa sampai dengan saat ini, pemerintah masih kekurangan sejumlah aparat untuk mendukung program tersebut. Kekurangan juru ukur merupakan salah satu di antaranya. Presiden pun mengharapkan terobosan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mengatasi masalah tersebut.

"Saya kira terobosan dari Menteri BPN akan segera dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan lapangan bisa diselesaikan dengan baik," tutupnya.

Turut hadir dalam rapat terbatas kali ini ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Jakarta, 24 Agustus 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Pembentukan kornas

14.43galeri fotoNo comments

Pembentukan organisasi relawan jokowi yakni kornas

Jokowi tutup pertemuan Apkasi Internasional

14.40NasionalNo comments

Jokowi tutup pertemuan Apkasi imternasional

Pewarta: Agus Salim

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menutup APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) Tahun 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang tiba di Hall D1 JIexpo Kemayoran sekitar pukul 14.07 WIB.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan pengurus Apkasi.

Sebelumnya kegiatan tersbut dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia M Jusuf Kalla. Ajang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Internasional Trade and Investment Summit (AITIS) Series Week 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta itu berlangsung sejak 5 Mei 2016.

AITIS 2016 berlangsung hingga 7 Mei 2016 dan diharapkan dapat menjadi salah satu ajang percepatan pembangunan daerah dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan untuk membuka usaha di daerah, setidaknya harus memiliki tiga daya saing utama, yaitu, produk lebih bagus, harga lebih murah, dan waktu pengerjaan yang lebih cepat.

"Kalau kita sudah memiliki tiga unsur itu, maka yakin lah produk-produk kita dapat bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri," ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya.

Jika sudah memiliki tiga unsur tersbut maka menurut Jusuf Kalla yakinlah bahwa produk- produk yang kita jual akan mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Editor: Suryanto

Calon independen Pilgub DKI 2017 tidak ada yang lolos

14.34PilkadaNo comments

Info Pilkada.........

Jakarta - Pada hari Minggu, 7 Agustus 2016, pukul 08.00 - 19.00 WIB, telah dilaksanakan pamtup dan monitoring Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Pilaka DKI Jakarta 2017, di Kantor KPUD DKI Jakarta, jl. Salemba Raya no. 15 Jakarta Pusat. Penanggung jawab kegiatan Ketua KPUD DKI Jakarta, Bpk. Sumarno. Dihadiri seluruh Komisioner KPUD DKI Jakarta, Komisioner KPU Kota se-DKI Jakarta dan jajarannya.

Kegiatan penerimaan pendaftaran baslon perseorangan dimulai dari hari Rabu-Minggu, 3-7 Agustus 2016, pukul 08.00-16.00 WIB setiap harinya.

Hari Minggu, 7 Agustus 2016, pukul 16.00 WIB, pendaftaran Baslon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2017 secara resmi ditutup oleh Ketua KPUD DKI Jakarta dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan verifikasi persyaratan baslon yang diterima oleh KPUD. Hasil verifikasi akan diplenokan.

Adapun baslon yang sudah mendaftar dan diterima kedatangannya oleh Komisioner KPUD DKI Jakarta dari hari Rabu-Minggu, 3-7 Agustus 2016, sebagai berikut :

1. Ahmad Taufik - Mujtahid Hashem (ATM)
a. Nama : Ahmad Taufik - Bacagub.
Alamat : Jl. Kebon Pala I no. 79B Jakarta Pusat.
No. HP : 08121078801.
b. Nama : Mujtahid Hashem - Bacawagub.
Alamat : Jl. Batu I no. 31 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.
No. HP : 081315298287.